Revisi UU Penyiaran, LKBN Antara Minta DPR Jamin Kebebasan Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara meminta DPR untuk menjamin kebebasan pers di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran.

Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir mengusulkan arah transformasi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus menjamin kebebasan pers, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Revisi juga harus menjamin hak kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat," kata Munir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi bidang Penyiaran DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin...