Revisi UU TNI Masuk Prolegnas, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pasal Bermasalah

TEMPO.CO, Jakarta - DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI sebagai program legislasi nasional prioritas 2025 dalam rapat paripurna, Selasa, 18 Februari 2025. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti sejumlah pasal yang bermasalah.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai organisasi seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, PBHI, hingga Centra Initiative.

Mereka menilai beberapa perubahan yang ada di draf revisi TNI ...