MK Atur Perkawinan Harus Dilangsungkan secara Agama

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memutuskan setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat harus dilakukan secara agama. Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan prinsip dan aturan agama tidak akan dianggap sebagai perkawinan yang sah oleh negara.

“Tanpa adanya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau ditentukan oleh warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak akan timbul sesuatu yang disebut dengan perkawinan yang sah,” kata hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan draf putusan soal uji materiil Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Jumat, 3 Januari 2025.

MK berpandangan, ...