Wacana Pilkada oleh DPRD Dinilai Membajak Hak Politik Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Herdiansyah Castro mengatakan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan upaya membajak hak politik sekaligus partisipasi publik. “Ini kan seperti ingin memotong hak partisipasi itu kalau kemudian pemilihan dikembalikan ke DPRD,” kata Herdiansyah kepada Tempo, Jumat, 13 Desember 2024. 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menuturkan, sistem politik pemilihan langsung saat ini justru bisa memberikan hukuman kepada kepala daerah yang tidak bekerja sesuai kehendak publik. 

“Usulan itu sangat tidak logis dalam skema politik seperti sekarang,” kata Herdiansyah. “Tetapi kemudian justru ingin dikembalikan ke ...